KUTAI BARAT – AMATINEWS.COM
Masyarakat Kampung Resak, Kecamatan Bongan di Kabupaten Kutai Barat, mengadu ke DPRD Kabupaten Kutai Barat. Mereka melaporkan klaim PT Farinda Bersaudara atas lahan seluas 28 hektar yang telah warga jual ke Moch Yani bin Rosul.
“Kami ada 18 orang jual lahan ke pak Yani tahun 2023. Baru tahu masuk HGU (Hak Guna Usaha) Farinda dari pembeli, karena digugat perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam persidangan. Kami tak pernah dipanggil sebagai saksi,” kata Liunsa di ruang Rapat Komisi Gedung DPRD Kubar pada Senin, 9 November 2026.
Baca Juga: Ajak Ketua RT Melawan Narkoba, FKKRT Apresiasi Kapolda Kaltara
Karena dinyatakan bersalah oleh pengadilan, Moch Yani menyurati 18 penjual lahan agar mengembalikan uang atau mengganti dengan lahan yang tak bermasalah. “Sebelum kami jual, tak ada tanda lain seperti patok atau pembebasan. Jika perusahaan membutuhkan lahan itu, perusahaan yang bayar ke pak Yani,” ujarnya.
Pendi Pradana yang mengaku salah seorang penjual lahan kepada Moch Yani, menegaskan tak pernah menjual lahan ke perusahaan perkebunan sawit. Namun, saat pembeli berkegiatan, Farinda melarang dengan alasan telah dibayar kepada warga Kampung Muara Siram, Syahrin.
“Kami tanya ke Syahrin, dia mengaku tidak menjual lahan itu. Karena inilah kami ingin minta pendapat ke dewan. Pak Yani dinyatakan bersalah, lahan kami dikembalikan dan minta uang kembali,” ungkap pria yang kini menetap di Tenggarong, Kutai Kartanegara.
“Kami tahunya pak Syahrin menjual ke perusahaan. Warga jual ke pak Yani,” imbuh Aiptu Wahyu Lukito yang mewakil Kepala Polsek Bongan.
Hadir dalam pertemuan, Syahrin mengaku tidak pernah menjual lahan tersebut ke Farinda. Meski menyebut menerima uang Rp42 juta dari perusahaan, ia menyebut itu bentuk pinjaman 20 persen. Termasuk bentuk tali asih senilai Rp2 juta perhektar yang ia dan pemilik lahan lain dari Kampung Muara Siram mematok harga Rp7 juta perhektar.
“Dalam perkara ini diproses di Polsek Bongan dan Polres Kubar. Saat diproses, saya katakan tak ada ganti rugi lahan. Di pengadilan saya tak dipanggil, justru yang dipanggil pak Yani,” ujarnya, seraya mengakui pada tahun 2008 ia masuk di Tim Humas Farinda Bersaudara.
Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bongan, Gunawan Wibisono mengungkap tindakan semena-mena perusahaan. Ia menyinggung kasus pemilik 500 sertifikat di Kampung Jambuk Makmur. Meski sertifikat sudah dimiliki sejak 30 tahun lalu, namun lahan dikuasai oleh Farinda.
“Untuk apa ada sertifikat untuk transmigrasi, tapi lahan dikuasai perusahaan. Lebih tua mana sertifikat dari HGU Farinda? Masyarakat kesal, hanya dapat halaman rumah, lahan tak ada. Ini sudah sangat lama,” katanya.
“Ada 500 sertifikat menumpuk tak ada gunanya. Warga berencana bawa ke Jakarta untuk dibakar di sana,” imbuhnya.
“Nilai kemanusiaan perusahaan tak ada. Contohnya, 500 sertifikat yang diterbitkan negara. Yang sudah sah saja tak dihargai, apalagi yang hanya hak kelola,” ungkap Rosaliyen, Anggota DPRD Kubar yang hadir dalam pertemuan.
Politisi Partai Golkar ini melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini. “Kenapa sejak awal pihak yang ada ini (18 penjual lahan) tak dilibatkan. Jika dilibatkan, tak terjadi seperti ini. Kemana masyarakat mau mengeluh dan mengadu, kalau tak ke dewan,” katanya.
Rosaliyen menyarankan Moch Yani berkompromi dengan penjual lahan. Agar persoalan ini tidak berkepanjangan dan bergejolak di Kecamatan Bongan. Sebab sangat sulit untuk 18 warga penjual lahan mengembalikan uang. Meski kelihatan sedikit, tapi sulit di kondisi ekonomi saat ini.
Sembari berkomunikasi dengan mereka yang memahami hukum, warga disarankan membuat laporan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hukum. Satgas PKH ini dibentuk oleh Presiden RI, Prabowo Subianto lewat Keppres Nomor 5 Tahun 2005. Khusus ranah perkebunan sawit, ditangani Satgas PKH Garuda.
Mewakili Farinda Bersaudara, M Ali mengaku tidak tahu soal 500 sertifikat karena sudah kasus lama. Sebagai karyawan baru di Farinda, ia hanya tahu kasus melibatkan Moch Yani. “Selama ini Farinda kenal yang menggarap pak Yani. Dengan warga lokal tak bersentuhan, hingga di pengadilan juga hanya dengan pak Yani,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe Martinus, mengaku baru tahu dalam kasus ini ada persoalan hukum yang telah berkekuatan tetap atau inkrah. Sehingga agenda pertemuan berupa Rapat Dengar Pendapat tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan di Gedung Dewan. Meski sudah mengundang sejumlah pihak terkait, dan telah hadir.
Namun, ia sendiri memiliki pengalaman menjadi yang sama. “Saya sendiri korban HGU. Tak pernah jual lahan saya sejak 2009. Sementara HGU perusahaan 2014, itu pun belum inclave,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap warga untuk berkoordinasi dengan perusahaan. Agar Moch Yani selaku pembeli mendapat solusi terbaik. Ia pun menyinggung perwakilan Farinda yang dinilai tidak memahami kondisi perusahan.
“Mestinya yang hadir mengerti, bukan bilang tidak tahu, meski memang tidak tahu. Harusnya bisa jelaskan, sudah berapa luas bebaskan lahan, berapa yang ditanam,” tegasnya.
Pertemuan dihadiri juga dua Anggota DPRD Kubar lainnya. Yakni Agus Sopian dari Partai Nasdem dan Errye Sugyanto dari Partai Golkar. Hadir juga Komandan Koramil Bongan Kapten Infanteri Hariyadi dan Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Negara Kubar, Pandu W.
