TAPANULI TENGAH – AMATINEWS.COM
Pembangunan gedung Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, belum rampung. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Proyek yang telah menelan anggaran lebih dari Rp70 miliar itu menuai sorotan masyarakat.
Perkantoran lima lantai yang dirancang sebagai pusat pemerintahan terpadu tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Mulai dari kelanjutan pembangunan, realisasi anggaran, kualitas konstruksi hingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
Baca Juga: Berangkatkan Kontingen, Wali Kota Tarakan Targetkan Pertahankan Juara Umum
Augustine Steven Sitorus menaruh perhatian terhadap persoalan itu. Wakil Ketua DPP Asosiasi Wartawan dan LSM atau Aswal ini, meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka seluruh informasi terkait pembangunan gedung itu.
“Pembangunan yang menggunakan uang rakyat, tidak boleh berakhir menjadi bangunan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya kepada AmatiNews pada Senin, 9 November 2026.
Ia menegaskan, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui. Bagaimana anggaran pembangunan gedung tersebut direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan persoalan kecil. Kita berbicara mengenai anggaran puluhan miliar rupiah. Publik berhak mengetahui berapa total anggaran yang telah digunakan, berapa progres fisik pekerjaan, dan siapa pelaksana kegiatan. Bagaimana pengawasannya, dan mengapa gedung tersebut belum dapat difungsikan secara optimal,” ujarnya.
Ia meminta persoalan tersebut tidak dijadikan ajang saling melempar tanggung jawab antara pemerintahan terdahulu dan pemerintahan sekarang.
Menurutnya, yang harus dikedepankan adalah pemeriksaan dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, laporan realisasi keuangan dan hasil pengawasan. Serta kondisi fisik bangunan di lapangan.
“Jangan biarkan uang rakyat terkubur bersama proyek mangkrak!” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan tersebut telah digagas dan dimulai pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Gedung dirancang untuk menyatukan sejumlah ruang kerja pemerintahan. Mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, para asisten, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah.
Masyarakat berharap, kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah saat ini, Masinton Pasaribu, ada penjelasan menyeluruh. Terkait status pembangunan dan langkah konkret pemerintah daerah terhadap aset tersebut.
Augustine meminta pemerintah daerah menjelaskan, apakah pembangunan masih dapat dilanjutkan, membutuhkan rehabilitasi, atau memerlukan penanganan teknis khusus.
Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan tanpa terlebih dahulu memastikan sejumlah hal. Antara lain, kondisi struktur, kualitas konstruksi, dan volume pekerjaan yang sudah dibayar, serta kebutuhan anggaran sesungguhnya.
“Semuanya harus melalui pemeriksaan teknis dan perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sekretaris Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia atau AMATI, Sonny Lee, menyebut awalnya Pemkab Tapteng merencanakan anggaran sebesar Rp54 miliar.
Rencana awal di tahun 2019 itu, kemudian terealisasi senilai Rp29,2 miliar sebagai tahap pertama di tahun 2020. Anggaran itu untuk pengerjaan pondasi dan struktur bangunan hingga lantai III.
Tahap Kedua di tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp31,37 miliar (serta menggunakan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN senilai Rp75,9 miliar dalam catatan temuan). Dana itu untuk pengerjaan struktur lantai IV, lantai V, atap, baja, dan jendela.
Anggaran kembali dikucurkan senilai Rp9,34 miliar untuk Tahap Ketiga di tahun 2022. Anggaran tersebut untuk pengerjaan lantai 1 hingga tuntas. Termasuk kamar mandi, plafon, dan AC. Kemudian untuk Tahap Keempat di tahun 2023, dianggarkan Rp9,5 miliar untuk menyelesaikan lantai V yang berisi dua aula dan satu ruang rapat.
Secara keseluruhan, proyek tahun jamak (multiyears) ini menelan nilai kontrak atau anggaran sekitar Rp69,9 miliar hingga lebih dari Rp80 miliar. Termasuk sorotan temuan BPK dan Indonesian Audit Watch.
“Sudah sebanyak itu uang habis, tapi sayang bangunan belum juga rampung,” kata Sonny Lee.
