TANJUNG SELOR – AMATINEWS.COM
Praktisi hukum sekaligus pegiat antikorupsi, Rudi Rola, menegaskan tidak akan berhenti setelah Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT) resmi menolak permohonannya. Yakni, terkait eksaminasi internal dan uji kepatutan ilmiah atas keterangan ahli Dr Nur Asikin.
Langkah lanjutan berupa eksaminasi publik kini disiapkan secara serius dengan menggandeng para pakar dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Baca Juga: AZ Membantah Cekik FZ, Saksi Akui Lepaskan Tangan Oknum ASN di Leher Korban
Penegasan tersebut disampaikan Rudi, merespons surat balasan resmi FH UBT bernomor: 385/UN51.6/TU/2026 tertanggal 19 November 2026.
Dalam surat setebal lima halaman yang ditandatangani langsung oleh Dekan FH UBT, Dr Syafruddin, pihak kampus menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan. Yaitu untuk pembentukan panel eksaminasi internal, penjatuhan sanksi etik, pencabutan dukungan kelembagaan.
Juga publikasi hasil eksaminasi terkait keterangan yang disampaikan Dr Nur Asikin dalam Perkara Pidana Nomor: 182/Pid.B/2026/PN Tjs dan Nomor: 183/Pid.B/2026/PN Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
Menanggapi uraian pada poin 1, poin 3, dan poin 7 huruf c dalam surat balasan tersebut, Rudi terlebih dahulu meluruskan persepsi pihak kampus. Yang mengkhawatirkan adanya pencampuradukan fungsi akademik dan kewenangan yudisial. Serta potensi memengaruhi penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti.
Rudi Rola menyatakan perlu meluruskan bahwa permohonan eksaminasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk meminta pihak kampus mengintervensi proses peradilan. Apalagi menggantikan atau memengaruhi penilaian Majelis Hakim.
“Ranah pembuktian dan putusan perkara tetap menjadi kewenangan penuh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara,” ujarnya dalam keterangan pada Kamis, 19 November 2026.



