Amatinews.com, Medan – Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian gugatan Delpiana Halawa melawan Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN).
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara dengan Nomor Register 323/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menghukum K-OFPN untuk membayar hak-hak pekerja kepada Delpiana Halawa sebesar Rp91.945.828.
Baca Juga: Layanan Administrasi Kependudukan Kini Bisa Diakses Lewat Aplikasi
Perkara ini telah melalui serangkaian proses persidangan selama kurang lebih satu bulan. Tahapannya meliputi pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dari kedua belah pihak, hingga penyerahan kesimpulan pada 12 November 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak Tergugat.
Pada pokok perkara, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa hubungan kerja antara Delpiana Halawa dan K-OFPN demi hukum telah berlangsung sejak Mei 2022.
Majelis Hakim juga menyatakan hubungan kerja kedua belah pihak putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhitung sejak putusan tersebut diucapkan.
Selanjutnya, K-OFPN dihukum membayar hak-hak Penggugat dengan total keseluruhan Rp91.945.828. Sementara gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.
Tidak hanya itu, dalam perkara rekonvensi, Majelis Hakim juga menolak seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan pihak Tergugat.
Menanggapi putusan tersebut, Dapati Halawa, S.H., yang mewakili Tim Advokasi LBH KSBSI Sumatera Utara, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa serta memutus perkara tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.
Putusan ini membuktikan bahwa keadilan masih ada di bumi Indonesia tercinta ini, sekaligus menjadi mercusuar harapan bagi kaum buruh yang memperjuangkan hak-hak normatifnya di ranah hukum,” ujar Dapati Halawa, S.H.
Gugatan tersebut dikawal oleh Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buruh Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Orion No. 1 Lantai 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2026, tim kuasa hukum yang menangani perkara ini terdiri dari Berfikir Zebua, S.H., M.H., Rhicard Jonson Pasaribu, S.H., M.H., Donal Pardamean Sitorus, S.H., Elisman Harefa, S.H., Magdalena Zebua, S.H., Dody Efendi Nainggolan, S.H., dan Severius Waruwu, S.H.
Meski putusan tersebut menjadi kemenangan bagi Penggugat dalam memperjuangkan sebagian hak normatifnya, pihak Tergugat tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Advokasi LBH KSBSI Sumatera Utara menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut guna memastikan hak-hak pekerja sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat terpenuhi.
Putusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan industrial harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta tanggung jawab pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya.
